Aspek substansi dapat mengikuti sistematika dan perumusan international best practice.<\/p>\n
Tantangan penegakan hukum dalam dunia persaingan usaha semakin hari semakin kompleks. Hal ini menjadi salah satu alasan dibutuhkannya sebuah Undang-Undang persaingan usaha yang mampu menjawab kompleksitas persoalan persaingan usaha dalam konteks kekinian. Oleh karena itu, semua pihak yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan keberadaan Undang-Undang ini ikut berpikir untuk memberikan pandanganya demi kesempurnaan Undang-Undang Persaingan Usaha tersebut.<\/p>\n
<\/p>\n
\u201cPandangan ini berangkat dari kepedulian kami terhadap kondisi RUU Persaingan Usaha yang menjadi perbincangan saat ini. Kita sudah sama-sama tahu bahwa UU No. 5 Tahun 1999 ini sudah waktunya untuk disesuaikan dan disempurnakan. Dengan perjalanannya selama 17 tahun ini sudah waktunya untuk kita tinjau kembali,\u201d gagas Ketua Umum Indonesian Competition Lawyers Association <\/i>(ICLA), Asep Ridwan, dalam acara Grand Launcing ICLA, Jumat (17\/3), di Jakarta.<\/p>\n
<\/p>\n
Menurut Asep, ada beberapa hal yang mendasari kenapa UU No. 5 Tahun 1999 dan aturan pelaksananya perlu disesuaikan dan diperbaharui. Dari aspek materil,\u00a0 sistematika hal-hal yang dilarang tidak sesuai dengan best practice <\/i>atau model law <\/i>yang ada(perjanjian, perbuatan, dan posisi dominan). \u201cKalau kita melihat dari salah satu model law, itu ada perjanjian horisontal dan posisi dominan,\u201d ujarnya.<\/p>\n
<\/p>\n
Contohnya, seperti posisi jual rugi. Menurut Asep, dalam konteks UU saat ini seolah-olah dapat dilakukan oleh siapa saja, padahal konteks sebenarnya adalah harus masuk ke dalam posisi dominan. Hanya perusahaan yang punya power<\/i> yang bisa melakukan hal itu. Selain itu, perlu dipertimbangkan adanya block extemtion <\/i>atas kegiatan di sektor tertentu yang mempunyai dampak lebh lebih baik berdasarkan assesment <\/i>KPPU.<\/p>\n
<\/p>\n
Kemudian dari aspek formil, Asep mencatat terdapat sejumlah evaluasi.1)<\/i>peran KPPU yang bersifat multi fungsi dalam memeriksa, menuntut, dan memutus. Hal ini memunculkan berbagai problematika dalam pelaksanaanya; 2)<\/i> pengaturan hukum acara yang sangat minim sehingga KPPU yang mengatur sendiri termasuk dapat menentukan sah\/tidaknya alat bukti yang diajukan para pihak; 3)<\/i> singkatnya jangka waktu pemeriksaan upaya hukum keberatan di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung; 4)<\/i> sempitnya ruang gerak bagi pelaku usaha yang menguji putusan KPPU.<\/p>\n
<\/p>\n
Kemudian dari aspek <\/i>kelembagaan\/penegakan, terdapat ketidakjelasan status kelembagaaan atau jenis kelamin KPPU. Apakah KPPU merupakan lembaga administratif kah, atau quasi peradilan kah, atau extra ordinary\u00a0 body<\/i>?. Selain itu menurut Asep, KPPU cenderung lebih mengedepankan penindakan ketimbang pencegahan.<\/p>\n
<\/p>\n
Oleh karena itu Asep bersama ICLA memberikan catatan terkait revisi Undang-Undang Persaiangan Usaha. Menurutnya, dalam revisi UU Persaingan Usaha, terlalau banyak ketentuan yang memberikan kewenangan kepada KPPU untuk mengatur lebih lanjut. \u201cTerdapat 17 Pasal termasuk pasal sapu jagat yang menyerahkan pengaturan lebih lanjut kepada KPPU,\u201dujar Asep.<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
| 1.\u00a0\u00a0 Perluasan pengertian Pelaku Usaha (extrateritorial) (pasal 1 angka 6) \n2.\u00a0 Penambahan kewenangan: pengeggeladahan dan penyitaan (pasal 39 ayat 1 huruf h) \n3.\u00a0 Perubahan besaran denda: minimal 5% dan maksimal 30 % dari nilai penjualan (pasal 19, pasal 26, pasal 32, dan pasal 34) \n4.\u00a0 Penanganan perkara persaingan usaha (pasal 65-87), apakah mengadopsi Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010? \n5.\u00a0 Tindak pidana bagi pihak yang menccegah atau menghalangi proses investigasi\/pemeriksaan dan\/atau tidak melaksanakan Putusan KPPU (Pasal 89) \n6.\u00a0 Prubahan post merger notification <\/i>menjadi pre merger notification <\/i>(pasal 60-64) \n7.\u00a0 Leniency Program<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n <\/p>\n |