News

Aspek substansi dapat mengikuti sistematika dan perumusan international best practice. Tantangan penegakan hukum dalam dunia persaingan usaha semakin hari semakin kompleks. Hal ini menjadi salah satu alasan dibutuhkannya sebuah Undang-Undang persaingan usaha yang mampu menjawab kompleksitas persoalan persaingan usaha dalam konteks kekinian. Oleh karena itu, semua pihak yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan keberadaan Undang-Undang …

Sejumlah Evaluasi dan Masukan ICLA Terkait Revisi UU Persaingan Usaha Read More »

18 calon Komisioner KPPU memiliki beragam latar belakang dan pendidikan, serta profesi.   Komisi VI DPR tengah mempertimbangkan untuk menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap 18 calon Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dihasilkan Panitia Seleksi (Pansel) bentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, hampir tiga bulan lebih sejak 22 November …

Ini Profil 18 Calon Komisioner KPPU yang Terganjal di DPR Read More »

YOGYAKARTA – Fakultas Hukum (FH) Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (UCY) mengawali perkulihan bagi mahasiswa baru tahun akademik 2020/2021 dengan diskusi secara virtual, Jumat (2/10/2020).   Diskusi dengan bertajuk Obrolan Praktisi: Best Practice In Law Profession (Advocate, Notary, Mediator and Curator) tersebut menghadirkan para praktisi hukum untuk memberikan bekal bagi mahasiswa baru dan juga mahasiswa tingkat akhir. …

Mahasiswa Baru FH UCY Dapat Pembekalan dari Para Praktisi Hukum Read More »

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan melibatkan publik dalam membuat aturan turunan dari Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (UU Ciptaker). Pelibatan publik ini perlu untuk menghindari kecurigaan.   “Pemerintah perlu mendengar masukan bahkan melibatkan publik terhadap pembuatan aturan turunan dari UU Ciptaker. Agar aturan teknis seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri dalam pembuatannya …

Perumusan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Perlu Melibatkan Publik Read More »

Jakarta: Presiden Joko Widodo disarankan melibatkan publik saat membuat aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Pelibatan publik ini diperlukan untuk menghindari kecurigaan.   “Agar aturan teknis seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan menteri dalam pembuatannya tidak menimbulkan kecurigaan dan bisa senafas dengan ekspektasi publik,” kata praktisi hukum bisnis Andy R Wijaya, melalui …

Perumusan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Disarankan Melibatkan Publik Read More »

JAKARTA – Pemerintah segera menyusun aturan turunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang sudah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR . Terkait hal tersebut, pemerintah disarankan untuk mendengar masukan sekaligus melibatkan publik dalam membuat aturan turunan itu.   “Pemerintah perlu mendengar masukan bahkan melibatkan publik terhadap pembuatan aturan turunan dari UU Ciptaker. Agar aturan teknis seperti …

Perumusan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Perlu Libatkan Publik Read More »

Majelis hakim dijadwalkan memutus gugatan keberatan Lima belas perusahaan perserta tender pengadaan bus Transjakarta (Medium Bus, Single Bus, dan Articulated Bus) Tahun Anggaran 2013.   Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim dijadwalkan memutus gugatan keberatan Lima belas perusahaan perserta tender pengadaan bus Transjakarta (Medium Bus, Single Bus, dan Articulated Bus) Tahun Anggaran 2013.   Sidang gugatan …

Putusan Keberatan Peserta Tender Transjakarta 4 April Read More »

JAKARTA. Setelah keberatannya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), para terlapor perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait tender pengadaan Transjakarta untuk anggaran 2013 mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.   Kuasa hukum salah satu terlapor, PT Industri Kereta Api (INKA) Pebri Kurniawan mengatakan baik KPPU dan PN Jakpus telah salah menerapkan hukum …

Terlapor Tender Bus Transjakarta Kasasi ke MA Read More »

jpnn.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo disarankan melibatkan publik dan berbagai elemen dalam membuat aturan turunan dari Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (UU Ciptaker). Pelibatan publik ini perlu untuk menghindari kecurigaan.   “Pemerintah perlu mendengar masukan bahkan melibatkan publik terhadap pembuatan aturan turunan dari UU Ciptaker. Agar aturan teknis seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan …

Perumusan Aturan Turunan UU Ciptaker Harus Melibatkan Publik Read More »